JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) membantah anggapan bahwa rencana penghapusan batas minimum harga saham Rp50 per lembar bakal memicu aksi jual besar-besaran hingga menyebabkan dana investor kabur dari pasar modal Indonesia.

BEI menilai kebijakan tersebut justru diarahkan untuk membuat perdagangan saham menjadi lebih fleksibel serta meningkatkan likuiditas dan proses pembentukan harga (price discovery), khususnya pada saham-saham yang selama ini berada di level harga Rp50.

Rencana perubahan aturan ini membuat batas minimum harga saham di pasar reguler dan pasar tunai dapat turun hingga Rp1 per saham. Kebijakan tersebut sebelumnya ditargetkan mulai diterapkan pada September 2026.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan perubahan batas harga bukan berarti investor akan langsung menarik dananya dari pasar saham. Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan ruang agar harga saham dapat terbentuk lebih sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran di pasar.

BEI juga telah melakukan simulasi perdagangan bersama Anggota Bursa untuk memastikan kesiapan sistem sebelum kebijakan diberlakukan. Berdasarkan hasil uji coba, sebagian besar Anggota Bursa telah menyatakan siap, sementara sejumlah anggota lainnya masih membutuhkan pendampingan.

Selain menghapus batas minimum Rp50, perubahan tersebut juga akan diikuti penyesuaian mekanisme auto rejection atas (ARA) dan auto rejection bawah (ARB). Penyesuaian ini dilakukan agar sistem perdagangan tetap dapat berjalan dengan baik ketika saham memiliki ruang pergerakan harga yang lebih luas.

BEI berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan likuiditas saham berharga rendah sekaligus membuat mekanisme pembentukan harga menjadi lebih efektif.

Meski demikian, investor tetap perlu memperhatikan risiko volatilitas, terutama pada saham yang memiliki likuiditas rendah. Pergerakan harga yang lebih bebas dapat membuat perubahan harga menjadi lebih cepat ketika tekanan beli atau jual meningkat.

Dengan kebijakan baru ini, BEI menegaskan bahwa tujuan utama penghapusan batas minimum harga saham bukan untuk mendorong investor keluar dari pasar, melainkan menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih dinamis dan efisien.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menegaskan Amerika Serikat akan menghadapi balasan setelah serangan yang menewaskan empat warga Iran di Provinsi Hormozgan.

Mojtaba menyampaikan peringatan keras kepada Washington. Ia memastikan Iran akan memberikan respons atas serangan tersebut dan menyebut balasan yang disiapkan akan menjadi sesuatu yang "tak terlupakan".

Pernyataan itu disampaikan setelah serangan Amerika Serikat menghantam wilayah Hormozgan. Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan empat warga Iran meninggal dunia.

Ancaman dari Mojtaba menambah ketegangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir terus memanas. Situasi tersebut juga meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Iran selama ini menegaskan akan merespons setiap serangan yang dianggap mengancam wilayah dan kepentingannya. Pernyataan terbaru Mojtaba menunjukkan bahwa Teheran masih mempertahankan sikap keras terhadap Washington.

Sementara itu, perkembangan terbaru tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional karena setiap aksi militer antara kedua negara berpotensi memicu rangkaian serangan balasan.

Hingga kini, perhatian tertuju pada langkah Iran selanjutnya setelah ancaman balasan disampaikan secara terbuka oleh Mojtaba Khamenei.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan ingin menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

Rencana pertemuan tersebut menjadi perhatian karena melibatkan tiga pemimpin dari negara-negara dengan pengaruh besar terhadap politik dan ekonomi global.

Trump disebut tengah mengatur agenda pertemuan dengan Xi dan Putin saat menghadiri KTT APEC. Jika terealisasi, pertemuan ini dapat menjadi momentum penting bagi ketiga negara untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian dunia internasional.

Hubungan Amerika Serikat dengan China maupun Rusia selama ini memiliki dinamika yang kompleks. Washington dan Beijing masih berhadapan dengan berbagai persoalan terkait perdagangan, ekonomi, teknologi, hingga persaingan geopolitik.

Sementara itu, hubungan Amerika Serikat dan Rusia juga menjadi sorotan internasional akibat berbagai persoalan geopolitik dan keamanan yang masih berlangsung.

Pertemuan trilateral Trump, Xi, dan Putin nantinya berpotensi menjadi salah satu agenda diplomatik yang paling menarik perhatian dalam KTT APEC. Pertemuan tersebut juga dapat membuka ruang komunikasi langsung antara tiga negara yang memiliki kepentingan strategis di berbagai kawasan.

KTT APEC sendiri menjadi forum penting bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk membahas kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta berbagai tantangan regional dan global.

Hingga kini, perhatian publik internasional tertuju pada kemungkinan terealisasinya pertemuan ketiga pemimpin tersebut dan isu apa saja yang akan dibahas apabila agenda trilateral itu berlangsung.

Sumber: CNN Indonesia

Kementerian Luar Negeri China menegaskan bencana tersebut merupakan bencana alam yang berkaitan dengan keruntuhan gletser, bukan akibat aktivitas proyek infrastruktur China. Bantahan ini muncul setelah sejumlah tudingan di media sosial Nepal yang mengaitkan pembangunan hydropower dengan tragedi banjir tersebut.

Banjir bandang terjadi setelah bagian gletser di kawasan Himalaya runtuh dan membawa material berupa es, batu, lumpur, serta puing dalam jumlah besar ke sistem sungai. Aliran deras kemudian menerjang wilayah Nepal dan Tibet, menghancurkan permukiman, jalan, jembatan, fasilitas listrik hingga kawasan perbatasan.

Menurut laporan Reuters, bencana tersebut telah menewaskan lebih dari 900 orang di Nepal, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat juga terus mencari ratusan pekerja yang diduga terjebak di terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air.

China Tegaskan Sudah Berbagi Data

Selain membantah keterlibatan proyek hydropower, Beijing juga menepis kritik mengenai kurangnya peringatan dini sebelum bencana.

China menyatakan telah memberikan informasi meteorologi dan hidrologi kepada Nepal serta berkomitmen memperkuat kerja sama dalam penanggulangan bencana.

Namun, sejumlah pejabat Nepal sebelumnya menyampaikan kepada Reuters bahwa informasi mengenai kondisi gletser, potensi longsoran, dan perubahan ketinggian air belum diterima secara memadai. Nepal bahkan mendorong adanya sistem pertukaran data yang lebih cepat agar peringatan dini dapat diberikan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi.

Pertemuan antara pejabat Nepal dan China pada Mei 2026 sebelumnya juga membahas peningkatan kerja sama terkait pemantauan gletser, danau glasial, banjir serta potensi bencana di kawasan perbatasan.

Faktor Perubahan Iklim Jadi Sorotan

Sejumlah ahli menilai perubahan iklim turut meningkatkan risiko bencana di kawasan Himalaya. Pemanasan global dapat mempercepat pencairan gletser dan membuat kondisi pegunungan menjadi semakin tidak stabil.

Reuters melaporkan bahwa gletser di kawasan Hindu Kush Himalaya menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya longsoran es, banjir bandang, dan luapan danau glasial.

Dengan kondisi medan yang ekstrem dan sulit dipantau, para ahli menilai sistem peringatan dini serta pertukaran informasi antara Nepal dan China menjadi semakin penting.

Untuk saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Kedua negara juga menghadapi ancaman bencana susulan akibat keberadaan danau yang terbentuk setelah material longsoran membendung aliran sungai.

Sumber: CNN Indonesia

Informasi tersebut menjadi sorotan setelah FISU merilis dokumen yang disebut berkaitan dengan proses perekrutan dan penerbitan visa bagi para WNI tersebut. Namun, pemerintah Indonesia hingga kini masih melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan pihak Ukraina.

Berdasarkan laporan yang dikutip sejumlah media, delapan WNI yang disebut dalam dokumen FISU adalah Yudha Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim. Salah satu di antaranya disebut memperoleh visa melalui Belarusia.

FISU mengeklaim Rusia merekrut warga asing untuk membantu memenuhi kebutuhan personel di garis depan. Menurut badan intelijen tersebut, calon rekrutan asing ditawarkan berbagai keuntungan, seperti gaji tinggi, tugas yang diklaim non-tempur, tunjangan sosial, hingga kemudahan memperoleh kewarganegaraan Rusia.

Namun, FISU juga mengeklaim sebagian warga asing yang direkrut pada akhirnya dikirim ke wilayah pertempuran tanpa pelatihan memadai. Pola serupa disebut pernah terjadi terhadap warga Nepal, Kuba, Kenya, dan India.

Kemlu RI Masih Verifikasi

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI belum membenarkan seluruh informasi tersebut. Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah sedang melakukan verifikasi melalui Perwakilan RI dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

Menurut Kemlu, sejumlah hal masih harus dipastikan, mulai dari identitas para individu, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan mereka dalam aktivitas militer Rusia.

Pemerintah juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang ternyata mengarah pada keterlibatan dalam aktivitas militer.

Kemlu mengingatkan masyarakat Indonesia agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di negara atau wilayah yang sedang dilanda konflik, terutama apabila pekerjaan tersebut berpotensi menyeret warga Indonesia ke dalam dinas militer asing.

Kasus ini bukan kali pertama WNI dikaitkan dengan militer Rusia. Sebelumnya, mantan personel Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara dan mantan anggota Brimob Polda Aceh Muhammad Rio juga diberitakan bergabung dengan militer Rusia.

Meski demikian, status delapan WNI yang baru disebut FISU tersebut masih menunggu hasil verifikasi pemerintah Indonesia. Karena itu, identitas dan keterlibatan mereka sebaiknya dipandang sebagai dugaan hingga terdapat konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Sumber: CNN Indonesia

Hal tersebut disampaikan Bilal dalam wawancara yang dikutip dari CNN Indonesia. Menurutnya, persiapan menghadapi pertarungan bukan hanya soal kondisi fisik dan strategi, tetapi juga bagaimana mengendalikan pikiran serta emosi sebelum masuk ke arena.

Bilal mengaku berusaha tidak terburu-buru menghadapi laga. Ia memilih untuk tetap rileks, bersabar, dan menjalankan apa yang sudah dipersiapkan selama latihan.

Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan karier Bilal. Sebelumnya, ia tampil impresif di Dana White's Contender Series (DWCS) dengan mengalahkan petarung asal India, Mridul Saikia, melalui TKO hanya dalam waktu 45 detik. Kemenangan itu mengantarkannya mendapatkan kontrak UFC.

Kini Bilal bersiap menjalani debut UFC menghadapi Nilson Rojas pada UFC Fight Night di Shanghai, China, Sabtu (29/8/2026). Duel tersebut mempertemukan dua petarung yang sama-sama belum terkalahkan. Bilal tercatat memiliki rekor profesional 9-0 dengan satu no contest, sementara Rojas juga memiliki catatan 9-0.

Bagi Bilal, kesempatan tampil di UFC menjadi pencapaian besar dalam perjalanan kariernya. Ia juga menjadi salah satu petarung Indonesia yang berhasil menembus panggung MMA terbesar di dunia setelah Jeka Saragih.

Dengan tekanan dan perhatian yang semakin besar menjelang debut, Bilal memilih tetap fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Selain latihan dan strategi bertarung, salat menjadi salah satu pegangan yang membantunya menjaga ketenangan sebelum menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya.

Sumber: CNN Indonesia

Dalam putusannya, hakim menilai permohonan yang diajukan Roy Suryo tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan. Dengan demikian, kebijakan pencegahan ke luar negeri yang diterapkan penyidik tetap berlaku hingga proses hukum selesai.

Kasus ini merupakan bagian dari rangkaian upaya hukum yang sebelumnya juga ditempuh Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sejumlah permohonan praperadilan yang diajukannya sebelumnya juga telah ditolak pengadilan. Hakim menegaskan bahwa langkah-langkah penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum masih berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menghormati putusan pengadilan meskipun tidak sejalan dengan harapan pihak pemohon. Sementara itu, pihak termohon menyambut baik putusan tersebut dan menilai proses hukum dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini, Roy Suryo tetap harus mematuhi larangan bepergian ke luar negeri selama status hukum dan proses penyidikan masih berlangsung. Putusan tersebut sekaligus mempertegas kewenangan penyidik dalam menerapkan tindakan pencegahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu mendorong keterlibatan Independent Power Producer (IPP) dalam pembangunan sejumlah proyek PLTS tersebut.

“Kalau harganya kompetitif, kami kasih IPP. Kalau tidak ada yang mau dan tidak kompetitif, kami akan ambil alih untuk dikerjakan pemerintah lewat Danantara,” ujar Bahlil dalam peluncuran Program PLTS 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Tujuh proyek yang ditawarkan

Tujuh proyek yang disiapkan untuk tender tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Proyek terbesar adalah PLTS Terapung Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, dengan kapasitas mencapai 1.688 MWp.

Berikut proyek yang masuk dalam daftar:

PLTS Terapung Jatiluhur – 1.688 MWp

PLTS Terapung Cirata – 1.250 MWp

PLTS Terapung Jatigede – 636 MWp

PLTS+BESS Klaster Madura – 605 MWp

PLTS Bali/Gilimanuk – 300 MWp

PLTS Buleleng – 118 MWp

PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta – 69 MWp

Rangkaian proyek tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah menjalankan program strategis PLTS 100 GWp. Sejumlah proyek juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak, termasuk di Madura dan Bali.

Danantara jadi opsi jika investor sepi

Pemerintah memberikan kesempatan kepada investor swasta untuk menggarap proyek-proyek tersebut dengan menawarkan harga listrik yang kompetitif. Namun, apabila proses tender tidak mendapatkan peminat atau harga yang diajukan tidak sesuai harapan pemerintah, proyek dapat dialihkan kepada pemerintah melalui Danantara.

Skema tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin pembangunan PLTS berhenti hanya karena minimnya minat investor. Dengan adanya opsi pembiayaan melalui Danantara, proyek tetap dapat dilanjutkan untuk mendukung percepatan transisi energi nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah mengumumkan 14 proyek PLTS tahap awal dengan kapasitas sekitar 5,3 GWp. Nilai investasi untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$7,7 miliar atau Rp135 triliun.

Program tersebut merupakan bagian dari target besar pemerintah membangun PLTS 100 GWp dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap pengembangan energi surya dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Sumber: CNN Indonesia

Trump menyebut proses pembersihan ranjau telah dilakukan sehingga kapal-kapal dapat kembali melintas dengan kondisi yang lebih aman. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia karena menjadi rute utama pengiriman minyak dari kawasan Teluk.

Klaim tersebut muncul ketika ketegangan terkait akses dan keamanan Selat Hormuz masih menjadi sorotan internasional. Sebelumnya, Trump juga beberapa kali menyampaikan pernyataan mengenai peran Amerika Serikat dalam menjaga serta mengendalikan jalur perairan strategis tersebut.

Keamanan Selat Hormuz memiliki dampak besar terhadap pasar energi global. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi pasokan minyak dan meningkatkan kekhawatiran terhadap harga energi dunia.

Meski Trump menyatakan selat tersebut telah bebas dari ranjau, perkembangan di lapangan tetap menjadi perhatian karena aktivitas pembersihan ranjau laut merupakan operasi yang membutuhkan tingkat kehati-hatian tinggi.

Pernyataan Trump ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Amerika Serikat ingin memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap dapat digunakan. Namun, situasi keamanan dan perkembangan hubungan AS dengan Iran masih menjadi faktor penting yang dapat menentukan stabilitas kawasan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

Pemutusan hubungan kerja tersebut sebenarnya telah berlaku sejak 27 April 2026, sementara UIAM baru mengumumkan status tersebut secara resmi pada 23 Agustus. Kampus juga menegaskan Solehah tidak lagi memiliki jabatan profesor maupun kewenangan untuk mewakili UIAM dalam kegiatan atau publikasi apa pun.

Selain melarang penggunaan jabatan dan gelar yang mengaitkannya dengan UIAM, universitas juga membatasi penggunaan nama institusi dalam materi promosi, publikasi, pemberitaan media, iklan, hingga media sosial.

Kontroversi terhadap Solehah bukan hanya terkait klaim tentang kemampuan terbang. Pada November 2025, ia juga menyatakan bahwa bangsa Romawi kuno mempelajari teknik pembuatan kapal dari pelaut Melayu. Pernyataan tersebut sebelumnya telah menuai kritik karena dinilai tidak didukung bukti sejarah yang memadai.

Klaim lainnya yang turut menjadi sorotan adalah pernyataannya mengenai asal-usul kekayaan bijih besi di Kedah yang dikaitkan dengan hujan meteorit. Rangkaian pernyataan tersebut kemudian disebut sebagai bagian dari kontroversi pseudosejarah yang memicu kritik dari sejumlah kalangan akademisi.

Akademisi studi Asia dari University of Tasmania, James Chin, menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar ilmiah dan mencegah penyebaran klaim yang tidak memiliki dasar akademis kuat.

Solehah sendiri tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Ia dilaporkan berencana menggugat UIAM melalui Mahkamah Perusahaan Malaysia. Kepada media setempat, ia mengaku proses pemecatan berlangsung cepat dan dirinya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan banding.

Kasus ini kembali memicu perdebatan mengenai batas kebebasan akademik, tanggung jawab seorang akademisi dalam menyampaikan informasi sejarah, serta pentingnya bukti ilmiah sebelum sebuah teori disampaikan kepada publik.

Sumber: CNN Indonesia

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, sebanyak 3.764 kasus ISPA tercatat di Malaysia dalam periode ketika kabut asap melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dikaitkan dengan paparan asap yang bergerak lintas batas dari wilayah Indonesia.

Dampak kabut asap paling terasa di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Asap dari kebakaran di Indonesia terbawa angin dan menurunkan kualitas udara di wilayah Malaysia, sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut karhutla telah berdampak pada sejumlah provinsi dan memicu peningkatan kasus ISPA. Di Kalimantan Tengah, misalnya, kasus ISPA meningkat dari 402 menjadi 716 kasus hanya dalam waktu satu pekan atau naik sekitar 78,1 persen.

Sementara di Kalimantan Barat, lebih dari 151 ribu kasus ISPA tercatat sejak Januari 2026. Lonjakan kasus terutama dilaporkan di wilayah Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah.

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, pemerintah Indonesia telah mengerahkan 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog ke sejumlah daerah terdampak. Pemerintah juga menyalurkan ratusan ribu perlengkapan kesehatan, termasuk masker dan peralatan pendukung pernapasan.

Kabut asap juga dilaporkan telah mencapai Sarawak, Malaysia. Kondisi kualitas udara di Kuching sempat memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya, sementara pemerintah Sarawak mengambil langkah meliburkan sekolah pada 20–21 Agustus untuk mengurangi paparan terhadap siswa.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan di wilayah yang mengalami kebakaran. Pergerakan asap lintas batas membuat negara-negara tetangga, khususnya Malaysia, ikut merasakan dampaknya.

Musim kemarau yang masih berlangsung membuat risiko karhutla dan kabut asap diperkirakan belum sepenuhnya berakhir. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, memantau kualitas udara, serta segera mendapatkan layanan kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan.

Sumber: CNN Indonesia

Raskin baru-baru ini merilis laporan yang menyoroti sejumlah dugaan transaksi serta hubungan antara pihak-pihak yang memperoleh pengampunan dengan jaringan politik maupun kepentingan bisnis. Tuduhan tersebut memicu pertanyaan mengenai transparansi dan penggunaan kewenangan pengampunan oleh Trump.

Pengampunan presiden merupakan kewenangan konstitusional yang memungkinkan seorang presiden menghapus atau meringankan konsekuensi hukum dari tindak pidana federal. Namun, kewenangan tersebut menjadi kontroversial apabila diduga diberikan sebagai imbalan atas keuntungan finansial atau hubungan politik.

Sorotan terhadap kebijakan pengampunan Trump sebenarnya bukan hal baru. Pada 2025, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS Liz Oyer menyatakan sejumlah pengampunan Trump berdampak pada penghapusan kewajiban pembayaran denda dan restitusi dalam jumlah besar. PolitiFact mencatat bahwa 24 penerima pengampunan yang masuk dalam daftar Oyer memiliki kewajiban finansial gabungan sekitar US$1,34 miliar, meski sebagian angka tersebut masih memiliki ketidakpastian hukum.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Trevor Milton, pendiri perusahaan kendaraan listrik Nikola. Ia sebelumnya dijatuhi hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan. Jaksa federal mengajukan permintaan restitusi sekitar US$676 juta, tetapi angka tersebut belum mendapat keputusan final dari hakim ketika Trump memberikan pengampunan.

Kasus lain yang turut menjadi sorotan adalah Ross Ulbricht, pendiri Silk Road, serta sejumlah tokoh yang sebelumnya tersandung perkara penipuan dan kejahatan finansial. Pemberian pengampunan kepada sejumlah tokoh tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai konsistensi kebijakan clemency pemerintahan Trump.

Meski demikian, dugaan jual beli pengampunan yang diungkap Raskin tetap merupakan tuduhan politik dan perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah terbukti di pengadilan. Laporan tersebut berpotensi menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh Kongres AS.

Kontroversi ini juga dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Trump terkait mekanisme pemberian pengampunan. Publik dan anggota Kongres kini mempertanyakan sejauh mana keputusan pengampunan didasarkan pada pertimbangan hukum dan kemanusiaan, serta apakah terdapat kepentingan finansial atau politik di balik keputusan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia