LONDON – Bintang Barcelona, Lamine Yamal, kembali mencatatkan sejarah setelah meraih Kopa Trophy 2026 dalam seremoni Ballon d'Or di London, Senin (26/10/2026) waktu setempat. Meski berhasil mempertahankan penghargaan pemain muda terbaik dunia tersebut, Yamal justru menyebut rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih pantas mendapatkannya.

Penghargaan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Yamal setelah sebelumnya menang pada 2024 dan 2025. Prestasi tersebut menjadikannya pemain pertama yang mampu meraih Kopa Trophy tiga kali berturut-turut.

Dalam pidato penerimaan penghargaan, pemain sayap timnas Spanyol itu tidak hanya mengungkapkan rasa syukur, tetapi juga memberikan pujian kepada Cubarsi yang dinilainya tampil konsisten bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol.

“Saya ingin rekan setim saya, Cubarsi, berada di sini karena menurut saya penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya. Dia pantas mendapatkannya,” ujar Yamal dalam pidatonya.

Yamal Puji Performa Cubarsi

Yamal menilai Cubarsi telah menunjukkan kualitas permainan yang sangat baik selama beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kontribusi bek muda tersebut layak mendapatkan pengakuan melalui penghargaan individu.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena Yamal sendiri merupakan salah satu pemain muda paling menonjol di sepak bola dunia. Namun, ia memilih menggunakan momen kemenangan tersebut untuk mengapresiasi rekan setimnya.

Yamal juga menyampaikan terima kasih kepada Barcelona dan tim nasional Spanyol atas dukungan yang diberikan selama perjalanan kariernya. Ia menegaskan akan terus bekerja keras untuk meraih lebih banyak prestasi bersama klub maupun tim nasional.

Sikap tersebut menunjukkan penghargaan Yamal terhadap kontribusi pemain lain, khususnya Cubarsi yang menjadi bagian penting dalam permainan Barcelona.

Cubarsi Tampil Konsisten Bersama Barcelona

Pau Cubarsi merupakan bek tengah muda Barcelona yang berkembang melalui akademi La Masia. Ia dikenal sebagai salah satu pemain yang dipercaya mengisi lini pertahanan klub dalam berbagai kompetisi.

Pada musim 2025/2026, Cubarsi tampil dalam 48 pertandingan bersama Barcelona di semua kompetisi. Ia turut membantu klub mempertahankan gelar LaLiga dan meraih Piala Super Spanyol.

Perannya tidak hanya terbatas pada kemampuan bertahan. Cubarsi juga memiliki kemampuan membangun serangan dari lini belakang, membaca permainan lawan, serta mengalirkan bola dengan akurat.

Di level internasional, Cubarsi juga menjadi bagian dari timnas Spanyol yang tampil di Piala Dunia 2026. Penampilannya bersama klub dan tim nasional membuat namanya diperhitungkan dalam persaingan penghargaan pemain muda.

Cubarsi sendiri tidak menghadiri seremoni penghargaan di London. Ia memilih tetap berada di Barcelona untuk beristirahat setelah menjalani periode pertandingan yang padat.

Kopa Trophy Jadi Milik Yamal Lagi

Kopa Trophy merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemain muda terbaik dunia berusia di bawah 21 tahun. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara Ballon d'Or dan diberikan berdasarkan penampilan pemain selama periode penilaian.

Keberhasilan Yamal pada 2026 memperpanjang dominasinya setelah dua kemenangan sebelumnya. Konsistensi penampilannya bersama Barcelona menjadi salah satu faktor yang mengantarkannya kembali ke panggung penghargaan.

Pada musim 2025/2026, Yamal mencatatkan kontribusi gol dan assist yang signifikan bersama Barcelona. Ia turut membantu klub meraih gelar LaLiga dan Piala Super Spanyol.

Di timnas Spanyol, Yamal juga berperan dalam perjalanan tim pada Piala Dunia 2026. Kombinasi performa di level klub dan internasional memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta muda yang paling diperhitungkan.

Meski kembali memenangkan penghargaan, Yamal tetap menyoroti pentingnya kontribusi rekan-rekannya. Ia berharap prestasi individu dapat berjalan beriringan dengan keberhasilan tim.

Barcelona Miliki Dua Talenta Muda Menonjol

Keberhasilan Yamal dan perkembangan Cubarsi memperlihatkan peran akademi La Masia dalam menghasilkan pemain muda untuk tim utama Barcelona. Keduanya memiliki posisi berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian penting dari rencana klub.

Yamal berperan sebagai pemain sayap yang mengandalkan kreativitas, kecepatan, dan kemampuan menciptakan peluang. Sementara itu, Cubarsi memperkuat lini belakang dengan kemampuan membaca permainan dan membangun serangan dari pertahanan.

Pengakuan Yamal terhadap Cubarsi menambah perhatian terhadap kiprah bek muda tersebut. Walaupun penghargaan Kopa Trophy 2026 jatuh kepada Yamal, pujian itu menegaskan bahwa kontribusi pemain bertahan juga memiliki arti besar bagi keberhasilan tim.

Dengan usia yang masih muda, keduanya berpeluang terus berkembang dan menjadi bagian penting dari masa depan Barcelona maupun timnas Spanyol.

Sumber: CNN Indonesia, ANTARA

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperketat aturan penggunaan fasilitas perusahaan bagi direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu ketentuannya mengatur penggunaan kendaraan dinas, fasilitas perjalanan, dan penginapan untuk anggota keluarga pejabat perusahaan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Danantara Asset Management Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Surat edaran itu ditetapkan pada 31 Oktober 2025 dan ditandatangani oleh Direktur Utama Danantara Asset Management, Dony Oskaria.

Dalam pedoman tersebut, fasilitas perusahaan hanya diperbolehkan untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis. Direksi maupun komisaris tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas, fasilitas perjalanan, penginapan, atau fasilitas perusahaan lainnya bagi anggota keluarga apabila penggunaannya menimbulkan biaya tambahan yang dibebankan kepada perusahaan.

Aturan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas batas penggunaan fasilitas perusahaan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Fasilitas Perusahaan Harus Sesuai Kepentingan Dinas

Danantara menegaskan bahwa penggunaan fasilitas perusahaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, memperhatikan kewajaran, serta mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.

Perjalanan dinas direksi dan komisaris juga harus berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas perusahaan. Kegiatan tersebut wajib memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kewajaran.

Dengan ketentuan ini, perjalanan dinas tidak boleh diperlakukan sebagai tunjangan atau fasilitas untuk kepentingan pribadi. Penggunaan anggaran perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dan berhubungan dengan kegiatan operasional maupun kepentingan bisnis.

Pembatasan terhadap fasilitas bagi keluarga dimaksudkan agar biaya yang timbul dari kepentingan pribadi tidak dibebankan kepada perusahaan. Dengan demikian, penggunaan aset dan anggaran perusahaan diharapkan tetap terarah sesuai kebutuhan organisasi.

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Wajib Mendapat Izin

Selain mengatur penggunaan fasilitas perusahaan, Danantara juga memperketat prosedur perjalanan dinas luar negeri bagi direksi dan komisaris BUMN.

Pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Utama Danantara Asset Management paling lambat 14 hari kerja sebelum keberangkatan.

Permohonan tersebut harus memuat sejumlah informasi, antara lain tujuan dan kepentingan perjalanan, kaitannya dengan sasaran kebijakan perusahaan, dampak bagi perusahaan apabila perjalanan tidak dilakukan, lama perjalanan, sumber pembiayaan, serta rencana anggaran biaya.

Persyaratan tersebut bertujuan agar setiap perjalanan dinas dapat dinilai berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi perusahaan, bukan sekadar menjadi kegiatan rutin tanpa hasil yang terukur.

Setelah perjalanan selesai, direksi dan komisaris juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan berlangsung.

Kegiatan Pribadi Tidak Boleh Membebani Perusahaan

Pedoman perilaku tersebut turut mengatur penggunaan anggaran dan fasilitas perusahaan untuk kegiatan pribadi. Direksi dan komisaris dilarang menggunakan sumber daya perusahaan untuk kegiatan seperti hobi, olahraga, maupun aktivitas pribadi lain yang tidak berkaitan langsung dengan kedinasan.

Kegiatan pribadi hanya dapat dilakukan di luar jam kerja dan tidak boleh mengganggu operasional maupun kinerja perusahaan.

Selain itu, aturan penggunaan fasilitas protokoler, patroli, dan pengawalan jalan juga dibatasi untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan kedinasan. Fasilitas tersebut tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan operasional perusahaan.

Pembatasan ini menegaskan bahwa fasilitas yang melekat pada jabatan harus digunakan secara proporsional dan sesuai peruntukannya.

Pelanggaran Menjadi Bahan Evaluasi

Danantara juga menempatkan kepatuhan terhadap pedoman perilaku sebagai bagian dari penilaian terhadap direksi dan dewan komisaris BUMN.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran dapat menjadi bahan evaluasi kinerja, etika, dan integritas pejabat yang bersangkutan. Penanganan lebih lanjut dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan kode etik dan tata tertib yang berlaku.

Dewan komisaris juga diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan pedoman tersebut serta mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala.

Melalui aturan ini, Danantara berupaya memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan fasilitas BUMN digunakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaannya diharapkan dapat membantu menjaga efisiensi biaya, mencegah penyalahgunaan fasilitas, serta memperkuat profesionalisme pengelolaan perusahaan milik negara.

Sumber: CNN Indonesia dan detikFinance

PONTIANAK – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro di Pontianak, Kalimantan Barat, melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Melalui kegiatan tersebut, para pengusaha perempuan diharapkan tidak hanya memperoleh dukungan pembiayaan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

PNM menilai perempuan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian rumah tangga. Karena itu, penguatan kapasitas usaha menjadi salah satu langkah untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.

Tingkatkan Kemampuan Pelaku UMKM

Program PKU Akbar menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menjalankan bisnis. Pendampingan ini penting, terutama bagi pengusaha ultra mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, pasar, dan pengembangan usaha.

Melalui program tersebut, PNM mendorong nasabah agar mampu mengelola usaha secara lebih terencana, memahami kebutuhan konsumen, serta meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan.

Pengelolaan keuangan juga menjadi aspek penting dalam pengembangan usaha. Pelaku UMKM perlu mampu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, menghitung biaya produksi, serta mengetahui keuntungan yang diperoleh agar usaha dapat berjalan lebih sehat.

Selain itu, peningkatan keterampilan pemasaran diharapkan dapat membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak konsumen. Pemanfaatan teknologi digital juga berpotensi membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk memperluas pasar di luar lingkungan tempat mereka berjualan.

Pemberdayaan Perempuan Perkuat Ekonomi Keluarga

PNM menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Perempuan yang memiliki usaha produktif dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga sekaligus membuka peluang kerja di lingkungan sekitarnya.

Namun, pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan modal. Pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan agar mampu mengambil keputusan bisnis, menghadapi persaingan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar.

Melalui PKU Akbar, PNM berupaya menggabungkan dukungan pembiayaan dengan peningkatan kapasitas usaha. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu nasabah mengembangkan bisnis secara bertahap dan lebih mandiri.

Dengan kemampuan pengelolaan usaha yang semakin baik, pelaku UMKM diharapkan mampu menjaga keberlangsungan bisnis serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian keluarga.

Dorong UMKM Lebih Mandiri dan Berdaya Saing

Penguatan UMKM perempuan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diperlukan agar pelaku usaha memiliki akses terhadap pelatihan, informasi, pendampingan, serta peluang pemasaran yang lebih luas.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis, pelaku UMKM dituntut terus berinovasi dan menjaga kualitas produk. Kemampuan mengelola keuangan serta memanfaatkan saluran pemasaran digital juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan usaha.

Melalui penyelenggaraan PKU Akbar di Pontianak, PNM mendorong pengusaha perempuan agar semakin percaya diri dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun usaha mikro yang lebih kuat sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengkaji peluang masuk ke industri tekstil nasional melalui dua opsi, yakni mengambil alih perusahaan yang sudah ada atau membangun pabrik baru. Salah satu aset yang menjadi perhatian adalah milik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil yang telah dinyatakan pailit.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat industri padat karya sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

Dony menjelaskan, keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada keberadaan aset perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan manfaatnya bagi industri dan tenaga kerja. Perusahaan yang mengalami kesulitan usaha berpotensi dipertimbangkan untuk diambil alih apabila langkah tersebut dapat mencegah penghentian produksi dan pengurangan pekerja dalam jumlah besar.

Meski demikian, Danantara belum memastikan apakah aset Sritex akan menjadi bagian dari rencana investasi tersebut. Evaluasi masih berlangsung untuk menentukan pilihan yang paling tepat.

Dua Opsi Pengembangan Industri Tekstil

Dony menyampaikan bahwa Danantara sedang mempertimbangkan dua jalur pengembangan industri tekstil. Opsi pertama adalah mengambil alih perusahaan atau aset yang sudah tersedia, sedangkan opsi kedua membangun fasilitas produksi baru dari awal.

Menurut Dony, pengambilalihan perusahaan yang sudah ada dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan kegiatan usaha yang berpotensi berhenti beroperasi. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan perbaikan model bisnis agar perusahaan mampu berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pembangunan pabrik baru juga menjadi pilihan yang masih dikaji. Keputusan akhir akan mempertimbangkan kebutuhan industri, potensi pasar, serta kemampuan masing-masing opsi dalam menciptakan lapangan kerja.

Danantara menilai industri tekstil memiliki peran penting karena membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, investasi di sektor ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas produksi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Aset Sritex Masih dalam Evaluasi

Nama Sritex mencuat seiring rencana pemerintah memperkuat kembali industri tekstil nasional melalui pembentukan perusahaan milik negara di sektor tersebut.

Sritex sebelumnya dikenal sebagai salah satu perusahaan tekstil besar di Indonesia. Namun, setelah mengalami persoalan keuangan dan dinyatakan pailit, aset perusahaan tersebut menjadi salah satu alternatif yang diperbincangkan dalam upaya mengembangkan kembali industri tekstil.

Dony menegaskan bahwa kemungkinan pengambilalihan Sritex belum menjadi keputusan final. Danantara masih mengevaluasi berbagai pilihan sebelum menentukan langkah investasi.

Jika opsi pengambilalihan dipilih, pembenahan operasional dan model bisnis akan menjadi bagian penting agar aset yang dikelola dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengambilalihan aset semata dinilai belum cukup tanpa strategi usaha yang jelas dan kemampuan bersaing di pasar.

Karena itu, perkembangan rencana tersebut masih perlu menunggu keputusan resmi dari Danantara, termasuk mengenai aset yang akan dipilih dan skema pengelolaannya.

Investasi Ditujukan untuk Menyerap Tenaga Kerja

Selain memperkuat industri tekstil, rencana investasi Danantara juga diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Industri padat karya dipandang strategis karena mampu menyerap banyak pekerja dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Danantara juga mempertimbangkan sektor lain yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja besar, seperti industri alas kaki dan elektronik.

Untuk industri tekstil, pengembangan direncanakan mencakup rantai produksi secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu, sektor antara, hingga hilir. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antarbagian industri, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Namun, Danantara belum menetapkan nilai investasi final untuk rencana tersebut. Besaran dana akan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri dan keputusan mengenai model investasi yang akan digunakan.

Keputusan Akhir Masih Ditunggu

Rencana Danantara masuk ke bisnis tekstil menjadi bagian dari upaya memperkuat industri nasional dan mengoptimalkan potensi penyerapan tenaga kerja. Pilihan antara mengambil alih aset perusahaan yang sudah ada atau membangun pabrik baru masih dalam tahap kajian.

Apabila aset Sritex dipilih, langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari upaya memanfaatkan kembali fasilitas industri yang tersedia. Meski begitu, realisasinya tetap bergantung pada hasil evaluasi dan keputusan resmi.

Ke depan, keberhasilan rencana ini akan ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam membenahi operasional, meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi, dan menjaga keberlanjutan usaha. Dengan demikian, investasi yang dilakukan diharapkan tidak hanya memperkuat industri tekstil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Sumber: CNN Indonesia dan ANTARA

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja nasional mencapai 155,41 juta orang.

Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan Februari 2026. Meski demikian, jutaan penduduk masih belum terserap ke dalam pasar kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Angka ini bertambah sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,22 juta orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026, ketika tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,68 persen.

Angkatan Kerja Terus Bertambah

BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 220,23 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 689 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Dari total penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 155,41 juta orang masuk dalam kategori angkatan kerja, bertambah sekitar 497 ribu orang dalam kurun waktu tiga bulan.

Angkatan kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja maupun mereka yang belum bekerja tetapi termasuk dalam kategori pengangguran. Adapun penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Mei 2026 tercatat sebesar 70,57 persen. Angka ini naik tipis dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 70,56 persen.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja mengalami peningkatan, meskipun penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan.

Pekerja Penuh Waktu Mendominasi

Dari total penduduk yang bekerja, BPS mencatat pekerja penuh waktu mencapai 98,98 juta orang pada Mei 2026. Jumlah tersebut bertambah sekitar 391 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Sementara itu, pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 38,42 juta orang. Jumlahnya meningkat sekitar 72 ribu orang dalam periode yang sama.

Adapun jumlah pekerja setengah pengangguran mencapai sekitar 10,79 juta orang, bertambah sekitar 59 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk bekerja tidak hanya terjadi pada pekerja penuh waktu, tetapi juga pada kelompok pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran.

Karena itu, penurunan tingkat pengangguran perlu dilihat bersama kondisi pekerjaan yang tersedia, termasuk jam kerja dan kecukupan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pertanian Jadi Penyerap Tenaga Kerja Terbesar

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pada Mei 2026, sektor tersebut menampung sekitar 42,60 juta pekerja atau 28,75 persen dari total penduduk bekerja.

Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sekitar 17,80 persen. Sementara itu, industri pengolahan menyerap sekitar 13,53 persen dari keseluruhan penduduk bekerja.

BPS juga mencatat pertambahan tenaga kerja terbesar dibandingkan Februari 2026 terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum, yang bertambah sekitar 195 ribu orang. Sektor transportasi dan pergudangan menyusul dengan tambahan sekitar 121 ribu pekerja.

Perkembangan tersebut memperlihatkan peran berbagai sektor ekonomi dalam membuka kesempatan kerja. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan lapangan kerja mampu menjangkau lebih banyak pencari kerja dan menyediakan pekerjaan yang layak.

Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja

Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator positif bagi kondisi pasar tenaga kerja nasional. Pada Mei 2026, persentasenya turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Penurunan tersebut juga tercatat terjadi pada kelompok pekerja laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Meski demikian, masih adanya 7,22 juta pengangguran menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum sepenuhnya teratasi. Pertumbuhan angkatan kerja perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA – Anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid, meninggal dunia setelah terjadi insiden di Gudang Senjata Peralatan Grup 2 Kopassus, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu (24/10/2026). Pihak Kopassus membantah kabar yang menyebut korban meninggal akibat ditembak oleh sesama prajurit.

Kepala Penerangan Kopassus, Kolonel Indra Mardianto, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika sebuah pistol meledak di gudang senjata. Menurutnya, insiden itu diduga berkaitan dengan unsur kelalaian dan ketidaksengajaan.

Indra menegaskan bahwa kronologi kejadian tidak seperti informasi yang beredar di media sosial, yang menyebut Letda Jihad ditembak oleh rekannya.

Kopassus Sebut Insiden Tidak Disengaja

Indra mengatakan insiden yang menyebabkan Letda Jihad meninggal dunia terjadi di area gudang senjata Grup 2 Kopassus di wilayah Surakarta. Ia menyebut ledakan pistol menjadi bagian dari peristiwa tersebut.

Menurut keterangan Kopassus, kejadian itu bukan tindakan penembakan yang disengaja. Meski demikian, kronologi lengkap serta pihak-pihak yang terlibat masih perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan.

Pihak Kopassus juga menyatakan bahwa seluruh rangkaian kejadian terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi. Rekaman tersebut akan menjadi salah satu bahan untuk membantu mengungkap secara jelas bagaimana insiden itu berlangsung.

Rekaman CCTV Diserahkan untuk Penyelidikan

Untuk memastikan penyebab kejadian, Kopassus berencana menyerahkan penanganan perkara kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) Surakarta. Proses tersebut diharapkan dapat memperjelas kronologi serta memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden yang menewaskan perwira tersebut.

Indra menyampaikan bahwa rekaman CCTV akan diserahkan kepada penyidik Polisi Militer agar rangkaian peristiwa dapat diperiksa secara menyeluruh. Dengan demikian, kesimpulan mengenai penyebab insiden dan tanggung jawab pihak terkait akan mengacu pada hasil penyidikan.

Penyelidikan menjadi penting untuk memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpangsiuran. Kopassus menegaskan bahwa keterangan mengenai kejadian tersebut perlu didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan resmi.

Jenazah Tiba di Sorong

Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid diketahui bertugas sebagai perwira di Yon 26 Grup Kopassus. Setelah peristiwa tersebut, jenazahnya tiba di Sorong, Papua Barat, pada Minggu (25/10/2026), untuk disemayamkan.

Kabar meninggalnya Letda Jihad sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial, termasuk narasi yang menyebut dirinya ditembak oleh sesama anggota TNI. Kopassus kemudian memberikan klarifikasi bahwa insiden tersebut berkaitan dengan pistol yang meledak di gudang senjata.

Meski pihak Kopassus menyebut adanya unsur kelalaian dan ketidaksengajaan, penyebab serta kronologi lengkap kejadian tetap menunggu pendalaman oleh Polisi Militer. Hasil penyidikan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai insiden yang menewaskan Letda Jihad tersebut.

Sumber: CNN Indonesia, ANTARA

Palembang – Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Bantuan tersebut diberikan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan penyaluran bantuan itu saat rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, serta para kepala daerah di Palembang, Senin (26/10/2026).

Menurut Raja Juli, bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kedaruratan penanganan karhutla di setiap daerah. Dana diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Bantuan Disalurkan dalam Dua Tahap

Total bantuan sebesar Rp200 miliar dibagi menjadi dua tahap, masing-masing senilai Rp100 miliar. Penyaluran tahap pertama dilakukan pada September 2026, sedangkan tahap kedua diberikan pada pekan sebelum pengumuman, menurut keterangan Menteri Kehutanan.

Pada tahap pertama, dana sebesar Rp100 miliar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan empat kabupaten. Rinciannya sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima Rp30 miliar.

Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Rp20 miliar.

Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp20 miliar.

Kabupaten Ogan Ilir menerima Rp15 miliar.

Kabupaten Banyuasin menerima Rp15 miliar.

Selanjutnya, bantuan tahap kedua sebesar Rp100 miliar disalurkan kepada 10 pemerintah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memperoleh Rp10 miliar.

Daerah penerima tahap kedua meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas, serta Penukal Abab Lematang Ilir.

Dengan penyaluran tersebut, total bantuan presiden untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan mencapai Rp200 miliar.

Dana Harus Digunakan Sesuai Peruntukan

Raja Juli meminta pemerintah daerah menggunakan bantuan tersebut secara transparan dan akuntabel. Dana harus diarahkan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

Penggunaan anggaran sesuai peruntukan menjadi penting agar bantuan benar-benar mendukung operasi di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk kesiapan personel dan peralatan pemadam.

Selain itu, pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan dana tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan kebakaran.

Dukungan Tambahan untuk Pemadaman

Bantuan presiden tersebut merupakan dukungan tambahan di luar anggaran yang telah disediakan melalui mekanisme lain. Pemerintah juga mengandalkan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), anggaran Kementerian Kehutanan, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Upaya penanganan karhutla turut didukung operasi modifikasi cuaca, pemadaman melalui udara atau water bombing, serta penggunaan berbagai peralatan untuk membantu petugas mengendalikan api.

Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan koordinasi, dukungan logistik, dan kesiapan petugas secara berkelanjutan. Kondisi di setiap wilayah juga berbeda sehingga penggunaan sumber daya perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

Pemerintah Daerah Diminta Memperkuat Koordinasi

Penyaluran bantuan ini diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta petugas lapangan menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Karena itu, selain pemadaman, upaya pencegahan dan pemantauan titik api juga perlu terus dilakukan.

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp200 miliar, pemerintah daerah di Sumatera Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan langkah penanganan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan dana secara tepat sasaran agar dukungan tersebut memberikan manfaat nyata dalam pengendalian karhutla.

Sumber: CNN Indonesia, ANTARA

Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang Taman Kanak-kanak (TK). Melalui kebijakan ini, sebanyak 888 ribu murid TK ditargetkan menerima bantuan pendidikan pada 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa perluasan tersebut menjadi langkah baru pemerintah untuk mendukung akses pendidikan sejak usia dini. Program ini ditujukan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat mereka dalam memperoleh pendidikan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat program Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk melalui dukungan pendidikan pada jenjang prasekolah.

Pertama Kali Menjangkau Murid TK

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa 2026 menjadi tahun pertama murid TK masuk dalam sasaran penerima PIP. Sebelumnya, bantuan ini lebih banyak menyasar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah serta pendidikan kesetaraan.

Pemerintah menargetkan bantuan tersebut dapat menjangkau 888 ribu murid TK di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan ini diharapkan membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak dini.

Pada 2025, pemerintah telah menyalurkan PIP kepada sekitar 19 juta murid dengan total anggaran mencapai Rp13,43 triliun. Penerima bantuan tersebut mencakup murid SD, SMP, SMA, dan SMK.

Memasuki 2026, target penerima PIP diperluas menjadi sekitar 19,48 juta murid, termasuk anak-anak di jenjang TK. Hingga laporan disampaikan pada 26 Oktober 2026, penyaluran bantuan telah menjangkau sekitar 13,6 juta murid.

Besaran Bantuan PIP

Besaran bantuan PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada 2026, bantuan untuk murid TK dan SD mencapai Rp450.000 per tahun.

Sementara itu, murid SMP memperoleh bantuan sebesar Rp750.000 per tahun. Adapun murid SMA dan SMK mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta per tahun.

Dana tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku, alat tulis, seragam, transportasi, dan kebutuhan pendukung pembelajaran lainnya.

Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, bantuan ini diharapkan dapat meringankan pengeluaran terkait pendidikan anak. Dengan begitu, anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk tetap mengikuti pembelajaran.

PIP untuk Mencegah Anak Putus Sekolah

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuan utamanya adalah membantu menjaga keberlanjutan pendidikan dan mengurangi risiko anak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

Perluasan PIP hingga jenjang TK dinilai penting karena pendidikan usia dini menjadi salah satu fondasi perkembangan anak. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, bersosialisasi, mengenali lingkungan, dan membangun kesiapan untuk memasuki sekolah dasar.

Dukungan biaya pendidikan diharapkan dapat membantu keluarga memberikan kesempatan belajar yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya memperluas akses pendidikan secara lebih merata.

Penetapan Penerima Melalui Pendataan

Penerima PIP ditetapkan melalui proses pendataan, pengusulan, dan verifikasi oleh sekolah serta instansi terkait. Karena itu, bantuan tidak otomatis diberikan kepada seluruh murid TK.

Sekolah memiliki peran dalam memperbarui dan memvalidasi data peserta didik yang memenuhi kriteria. Data tersebut kemudian digunakan dalam proses pengusulan calon penerima sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Orang tua perlu memastikan data anak tercatat dengan benar di satuan pendidikan. Informasi mengenai status penerima dan mekanisme penyaluran dapat dikonfirmasi melalui pihak sekolah atau kanal resmi PIP Kemendikdasmen.

Dengan perluasan sasaran hingga 888 ribu murid TK, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh dukungan untuk memulai pendidikan sejak usia dini.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 3.392 hektare lahan di tiga provinsi masih dalam proses penanganan hingga 25 Oktober 2026.

Kebakaran tersebut tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area penanganan terluas, disusul Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran dengan bantuan petugas gabungan dan relawan.

Kalimantan Tengah Paling Terdampak

Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas lahan yang masih ditangani paling besar, yakni sekitar 2.458 hektare. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat sekitar 884 hektare dan Kalimantan Selatan sekitar 52 hektare.

Luasnya area yang masih memerlukan penanganan membuat upaya pemadaman harus dilakukan secara berkelanjutan. Petugas di lapangan menghadapi tantangan untuk menjangkau titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

Pemerintah menggabungkan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat menjangkau area yang sulit diakses sekaligus mempercepat proses pemadaman di lokasi terdampak.

Puluhan Ribu Personel Disiagakan

Untuk mendukung penanganan karhutla, sebanyak 57.050 personel darat disiagakan di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung.

Personel tersebut bertugas melakukan pemadaman dan membantu mengendalikan api sesuai kondisi di masing-masing wilayah. Mereka juga didukung berbagai peralatan, seperti pompa air portabel, selang pemadam, alat pelindung diri, serta perangkat komunikasi.

Selain melalui jalur darat, operasi pemadaman juga memanfaatkan dukungan udara. BNPB mencatat terdapat 61 unit armada untuk mendukung operasi, termasuk helikopter yang digunakan dalam kegiatan water bombing atau pengeboman air.

Penggunaan armada udara menjadi salah satu langkah untuk membantu memadamkan api di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Operasi Modifikasi Cuaca Terus Dilakukan

BNPB juga mengupayakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu penanganan karhutla. Salah satu strategi yang digunakan adalah penyemaian bahan tertentu, termasuk dry ice, sesuai kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah.

Operasi tersebut dilakukan untuk mendukung terbentuknya hujan di wilayah sasaran. Namun, pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer sehingga hasilnya tidak selalu sama di setiap daerah.

Data pelaksanaan operasi pada 23 Oktober 2026 mencatat penyemaian dilakukan melalui 15 penerbangan dengan total bahan semai sekitar 14.300 kilogram di sejumlah wilayah sasaran.

Di Kalimantan Tengah, operasi modifikasi cuaca dilaksanakan sebanyak delapan penerbangan dengan penggunaan sekitar 7.200 kilogram bahan semai. Sementara itu, di Sumatera Selatan dilakukan tujuh penerbangan dengan total bahan semai sekitar 7.100 kilogram.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan bersama pemadaman darat dan udara. Pemerintah juga terus memantau kondisi lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan perkembangan kebakaran.

Karhutla Juga Terjadi di Sumatera

Selain Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan masih ditangani di sejumlah wilayah Sumatera. BNPB mencatat sekitar 990 hektare lahan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung masih memerlukan penanganan pada periode pelaporan yang sama.

Rinciannya meliputi sekitar 889 hektare di Sumatera Selatan, 89 hektare di Jambi, dan 12 hektare di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Pada periode tersebut, tidak terpantau adanya operasi pemadaman karhutla di wilayah Riau.

Di Taman Nasional Way Kambas, petugas melakukan pemantauan untuk mendeteksi titik panas dan bara yang masih tersimpan di lahan gambut. Penggunaan drone termal, pemantauan dari darat, serta penyaluran air ke titik api menjadi bagian dari upaya pengendalian kebakaran.

Pemantauan intensif diperlukan agar bara yang belum padam tidak kembali memicu kebakaran ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api.

Pemadaman Masih Menjadi Prioritas

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas gabungan, relawan, dan pihak terkait lainnya. Pemantauan kondisi lapangan juga diperlukan untuk menentukan prioritas pemadaman dan mengantisipasi perluasan area terdampak.

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara. Karena itu, percepatan pemadaman menjadi penting untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan warga.

BNPB menyatakan upaya pengendalian terus dilakukan melalui berbagai strategi, baik di Kalimantan maupun wilayah lain yang masih mengalami karhutla.

Dengan ribuan hektare lahan yang masih dalam penanganan, pemerintah perlu menjaga kesiapsiagaan personel dan peralatan hingga titik api berhasil dikendalikan. Pemantauan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kebakaran tidak kembali meluas.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong agar praktik pencurian ikan di laut dan under-invoicing dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Usulan tersebut muncul dalam pembahasan mengenai kemungkinan perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Yusril menilai kedua praktik tersebut dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara karena berpotensi mengurangi penerimaan serta menguras kekayaan alam Indonesia. Menurutnya, penegakan hukum perlu memperhatikan tindakan yang merugikan perekonomian negara, bukan hanya perkara suap atau penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik.

Pernyataan itu disampaikan Yusril setelah membahas persoalan definisi korupsi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Under-Invoicing Dinilai Merugikan Negara

Under-invoicing merupakan praktik melaporkan nilai atau jumlah barang lebih rendah daripada kondisi sebenarnya dalam transaksi perdagangan. Praktik ini dapat terjadi dalam kegiatan ekspor, termasuk pada sektor pertambangan.

Sebagai contoh, perusahaan dapat melaporkan jumlah produksi atau nilai komoditas yang lebih kecil daripada hasil sebenarnya. Jika dilakukan untuk menghindari kewajiban tertentu atau mengurangi penerimaan negara, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Yusril menilai praktik semacam ini perlu mendapat perhatian serius. Ia menyoroti kemungkinan besarnya nilai kekayaan negara yang tidak tercatat atau mengalir ke luar negeri akibat manipulasi laporan perdagangan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat agar praktik yang merugikan perekonomian nasional tidak luput dari penindakan.

Pencurian Ikan Juga Jadi Perhatian

Selain under-invoicing, Yusril menyoroti pencurian ikan di perairan Indonesia. Praktik tersebut dinilai dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima negara dan masyarakat dari pemanfaatan sumber daya laut.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang menjadi salah satu potensi ekonomi nasional. Karena itu, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan ekonomi bangsa.

Yusril berpandangan bahwa perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara perlu dikaji agar dapat ditangani secara lebih efektif melalui aturan pemberantasan korupsi.

Meski demikian, usulan tersebut masih memerlukan kajian hukum yang mendalam. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan unsur hukum, bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Korupsi Akan Dikaji Kembali

Wacana tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai kemungkinan revisi UU Tipikor. Pemerintah menilai definisi dan cakupan tindak pidana korupsi perlu dikaji agar sesuai dengan perkembangan hukum serta berbagai bentuk kejahatan ekonomi.

Yusril menjelaskan bahwa konsep pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga perlu memperhatikan kerugian terhadap perekonomian negara.

Ia juga menyinggung Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan pengembangan aturan antikorupsi di Indonesia.

Menurut Yusril, pembaruan ketentuan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan diselaraskan dengan peraturan lain yang berlaku. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun ketidakjelasan dalam penerapan hukum.

Prabowo Minta Kajian Lebih Mendalam

Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar wacana perubahan definisi korupsi dikaji lebih mendalam sebelum diputuskan. Dengan demikian, usulan yang dibahas pemerintah belum dapat dianggap sebagai kebijakan atau perubahan undang-undang yang telah disahkan.

Yusril mengusulkan pembentukan tim kajian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, dan aparat penegak hukum. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat membantu merumuskan aturan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Pembahasan tersebut juga perlu mempertimbangkan hubungan UU Tipikor dengan perkembangan peraturan hukum lainnya, termasuk ketentuan dalam KUHP dan KUHAP.

Jika nantinya dilakukan revisi, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa rumusan baru memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya melindungi kekayaan negara.

Sumber: CNN Indonesia

Makassar – Seorang anggota TNI Angkatan Udara (TNI AU) menjadi korban penyerangan menggunakan busur panah saat mengendarai sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026) dini hari. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian perut bawah dan harus mendapatkan penanganan medis.

Polisi telah mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. Empat di antaranya diketahui masih berusia di bawah 18 tahun. Aparat masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan dalam kasus tersebut.

Korban Diserang di Jalan

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.00 Wita. Korban saat itu melintas di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di sekitar depan Kampus Universitas Bosowa, Makassar.

Korban diketahui sebelumnya beraktivitas di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Ketika melintas di lokasi kejadian, korban berhadapan dengan sekelompok pemuda yang diduga sedang bersiap melakukan tawuran.

Situasi kemudian berujung pada penyerangan menggunakan busur panah. Anak panah mengenai bagian perut bawah korban hingga mendekati area selangkangan.

Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Karena mengalami luka serius, korban menjalani penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan milik TNI AU.

Tujuh Orang Diamankan Polisi

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan bahwa polisi telah mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Mereka masing-masing berinisial R (14), B (16), RF (19), F (16), I (15), A (15), dan AKB (18). Karena terdapat sejumlah orang yang masih di bawah umur, proses hukum terhadap mereka harus memperhatikan ketentuan peradilan pidana anak.

Dari pemeriksaan awal, para terduga pelaku mengaku berada di lokasi untuk melakukan tawuran. Polisi juga menyebut orang yang diduga melepaskan anak panah ke arah korban telah mengakui keterlibatannya.

Petugas turut mengamankan barang bukti berupa ketapel pelontar dan anak panah busur. Penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan peran setiap orang serta mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh.

Penyerangan Diduga Dipicu Dendam

Polisi menduga penyerangan tersebut berkaitan dengan dendam akibat tawuran antarkelompok pemuda yang terjadi sebelumnya. Kelompok itu diduga mencari kelompok lawan sebelum insiden pembusuran terjadi.

Meski demikian, penyidik masih mendalami motif dan keterlibatan masing-masing pihak. Informasi mengenai motif tersebut masih merupakan hasil pemeriksaan awal kepolisian.

Kasus ini kembali menyoroti bahaya tawuran dan penggunaan senjata tajam di lingkungan masyarakat. Aksi kekerasan di jalanan tidak hanya membahayakan kelompok yang terlibat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan orang lain yang kebetulan melintas.

Polisi menegaskan proses penyelidikan terus berjalan. Para terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum berdasarkan peran dan dugaan perbuatan masing-masing.

Sumber: CNN Indonesia