JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang disebut mencapai Rp16 juta per bulan. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan skema yang sedang disiapkan pemerintah.
Purbaya menegaskan pemerintah belum menetapkan besaran gaji final bagi para manajer Kopdes Merah Putih. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial hanyalah spekulasi dan belum memiliki dasar resmi. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai kabar tersebut sebelum ada keputusan pemerintah.
"Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tidak akan menyetujui besaran gaji jika memang mencapai angka tersebut.
Menurut Purbaya, besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan program serta mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Namun hingga kini pemerintah masih menunggu usulan resmi sebelum menetapkan angka final.
Isu mengenai gaji Rp16 juta mencuat setelah beredar unggahan di media sosial yang merinci komponen pendapatan manajer Kopdes, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, insentif kinerja, tunjangan tempat tinggal, uang makan, transportasi, hingga fasilitas kesehatan. Total seluruh komponen dalam unggahan tersebut disebut mencapai sekitar Rp16,25 juta per bulan. Informasi itu kemudian ramai diperbincangkan warganet.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pembentukan Kopdes Merah Putih masih terus berjalan, termasuk penyusunan struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan skema penggajian. Karena itu, seluruh informasi mengenai besaran remunerasi akan diumumkan secara resmi setelah melalui pembahasan dan persetujuan pemerintah.
Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi yang profesional. Kehadiran manajer koperasi diharapkan mampu meningkatkan tata kelola usaha, memperkuat pelayanan kepada anggota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
