JAKARTA – Indeks Integritas Pendidikan (IIP) Indonesia 2026 meningkat menjadi 73,30 dan masuk kategori adaptif. Meski menunjukkan kemajuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa kenaikan skor tersebut tidak boleh membuat dunia pendidikan cepat berpuas diri.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa hasil indeks harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki integritas di sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang berprestasi, tetapi juga harus membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026, pengukuran melibatkan 42.810 satuan pendidikan dengan 393.584 responden dari berbagai jenjang pendidikan. Skor tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya yang berada di angka 69,5.
Kecurangan Masih Jadi Tantangan
Di balik kenaikan indeks, KPK masih menemukan sejumlah persoalan, mulai dari praktik menyontek dan plagiarisme hingga kebiasaan memberikan hadiah kepada guru atau dosen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian, termasuk risiko nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa serta pengambilan keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integritas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perilaku siswa, tetapi juga sistem dan budaya di lingkungan pendidikan.
Perbaikan Harus Berkelanjutan
KPK mendorong sekolah, perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan pemerintah untuk menjadikan hasil survei sebagai dasar pembenahan. Penguatan pendidikan karakter perlu disertai keteladanan, transparansi, serta penegakan aturan yang konsisten.
Dengan demikian, kenaikan Indeks Integritas Pendidikan diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian angka semata. Perubahan nyata dalam perilaku, tata kelola, dan budaya kejujuran menjadi tolok ukur penting untuk membangun pendidikan yang berintegritas.
Sumber: Kompas.com
.jpeg)
