JAKARTA – Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan. Pemerintah didorong tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif, tetapi juga menindak secara pidana pihak yang terbukti bertanggung jawab serta menuntut pemulihan lingkungan yang rusak akibat kebakaran.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 19 Oktober 2026 mencatat sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla. Total luas areal terbakar yang berkaitan dengan penanganan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Selain itu, 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, sedang menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
Dari 32 perusahaan yang dikenai sanksi administratif, sebanyak 19 perusahaan dikenai pembekuan disertai kewajiban pemulihan ekosistem hutan. Delapan subjek hukum lainnya dikenai paksaan pemulihan ekosistem, sedangkan lima subjek hukum telah dikenai pencabutan izin.
Dalam proses pidana, Kemenhut menyebut 44 subjek hukum masih berada pada tahap penyelidikan dan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan. Dari kelompok yang menjalani penyidikan tersebut, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersebut menunjukkan bahwa proses hukum masih berjalan dan tidak semua pihak yang diperiksa telah dinyatakan bersalah.
Pencabutan Izin Dinilai Belum Cukup
Sanksi administratif, termasuk pembekuan dan pencabutan izin, merupakan salah satu instrumen untuk menindak perusahaan yang melanggar kewajiban pengendalian kebakaran. Namun, penegakan hukum juga perlu menelusuri apakah terdapat unsur tindak pidana dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan agar izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab dicabut. Ia juga meminta aparat menyelidiki unsur pidana meskipun sanksi administratif telah dijatuhkan.
Arahan tersebut menegaskan bahwa penindakan tidak berhenti pada sanksi perizinan. Apabila bukti mencukupi, perusahaan maupun pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pidana Korporasi dan Pemulihan Lingkungan
Dalam perkara karhutla, pertanggungjawaban hukum perlu menelusuri bukan hanya orang yang melakukan pembakaran di lapangan, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, membiarkan pelanggaran, atau memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Penetapan tanggung jawab tetap harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain proses pidana, perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan juga dapat menghadapi tuntutan pemulihan dan ganti kerugian apabila terdapat dasar hukum yang memadai. Langkah ini penting karena dampak karhutla tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga kerusakan ekosistem, pencemaran udara, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Kemenhut menyatakan bahwa penelusuran bukti terus dikembangkan, termasuk untuk mengidentifikasi pihak yang memperoleh manfaat dari kebakaran di kawasan konsesi. Pemerintah juga membuka kemungkinan menuntut ganti kerugian atas kerusakan hutan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hukuman Harus Memberikan Efek Jera
Penentuan hukuman yang layak bagi perusahaan yang terlibat karhutla perlu mempertimbangkan tingkat pelanggaran, luas kerusakan, dampak terhadap masyarakat, keuntungan yang diperoleh, serta riwayat kepatuhan perusahaan. Penindakan juga perlu memastikan bahwa sanksi tidak berhenti sebagai biaya usaha yang dapat ditanggung perusahaan.
Pengawasan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran, kesiapan sarana pemadaman, dan pengelolaan lahan perlu dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab setelah kebakaran terjadi, tetapi juga berkewajiban mencegah munculnya titik api di area yang dikelolanya.
Penegakan hukum yang tegas dan berbasis bukti diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan. Bagi perusahaan yang terbukti melanggar, sanksi administratif, pidana, serta kewajiban pemulihan dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
