JAKARTA – Pemerintah menargetkan penerbitan tiga juta sertifikat hak milik (SHM) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2027. Program ini merupakan kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan target tersebut meningkat dibandingkan 2026 yang ditetapkan sebanyak satu juta sertifikat. Pada tahun berikutnya, pemerintah berencana memperluas program menjadi tiga juta sertifikat untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan rumah.
Program ini menyasar tiga kelompok masyarakat, yakni penerima bantuan perumahan pemerintah seperti program bedah rumah, penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membangun rumah secara mandiri.
Khusus penerima KPR FLPP, program tersebut juga mencakup peningkatan status sertifikat dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah menyiapkan proses sertifikasi tanpa biaya bagi masyarakat yang masuk kriteria penerima.
Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memperoleh perlindungan hukum atas hunian mereka. Selain itu, sertifikasi juga diharapkan mendukung program penyediaan tiga juta rumah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber : CNN Indonesia
.jpeg)
