Jakarta, 6 Februari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Prof. Dr. Mahfud MD, membuat pernyataan yang menarik perhatian publik terkait Papua. Pada konferensi pers yang digelar di Jakarta hari ini, Mahfud berjanji untuk mengaktifkan pemerintahan teritorial di wilayah Papua, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat integrasi nasional.
Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan Papua secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi maupun politik. "Kami ingin Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Aktivasi pemerintahan teritorial di Papua akan memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik," ujar Mahfud.
Pemerintahan teritorial di Papua diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah dan memberikan solusi konkret terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Mahfud juga menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan semua pihak dalam proses ini, termasuk elemen-elemen masyarakat adat dan tokoh-tokoh lokal.
"Kami ingin melibatkan semua pihak dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keberagaman budaya di Papua. Pembentukan pemerintahan teritorial bukanlah upaya untuk memisahkan diri, tetapi untuk memberikan lebih banyak ruang bagi partisipasi aktif masyarakat Papua dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal," tambahnya.
Meskipun rincian lebih lanjut terkait implementasi rencana ini belum diungkapkan secara detail, pernyataan Mahfud MD ini telah menciptakan antusiasme dan harapan baru terutama di kalangan masyarakat Papua. Pemerintah berharap bahwa langkah ini dapat menjadi titik balik positif dalam upaya meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, serta membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah tersebut.(detiknews)
.jpeg)
