JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipangkas hingga berada di bawah Rp200 triliun. Pemerintah menilai masih terdapat ruang efisiensi agar program prioritas tersebut dapat berjalan dengan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Purbaya mengatakan anggaran MBG sebelumnya telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Dari semula sekitar Rp330 triliun, anggaran kemudian ditekan menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali menjadi sekitar Rp240 triliun.
Menurut Purbaya, angka tersebut masih dapat ditekan lebih jauh setelah dirinya berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Ia menilai penggunaan teknologi serta perbaikan tata kelola dapat membantu pemerintah menghemat anggaran program tersebut.
BGN Siap Melakukan Efisiensi
Kepala BGN Sudaryono merespons positif rencana tersebut. Ia mengatakan BGN akan berusaha melakukan efisiensi semaksimal mungkin dan kembali menghitung kebutuhan anggaran MBG untuk tahun depan.
Menurut Sudaryono, pembahasan mengenai kemungkinan anggaran di bawah Rp200 triliun masih akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan maupun secara internal di BGN. Artinya, angka tersebut belum menjadi keputusan final, tetapi menjadi target efisiensi yang sedang dikaji pemerintah.
Sudaryono menegaskan setiap rupiah yang digunakan untuk program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
Data Penerima Mulai Dibersihkan
Salah satu sumber efisiensi berasal dari pembenahan data penerima manfaat. BGN melakukan penyisiran dan pemutakhiran data untuk memastikan tidak terjadi pencatatan penerima secara ganda.
Dari data yang sebelumnya mencapai sekitar 63 juta penerima, setelah dilakukan pembaruan jumlahnya menjadi sekitar 56 juta penerima. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah adanya penerima yang tercatat lebih dari satu kali, misalnya santri yang juga terdata sebagai siswa sekolah.
BGN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membantu melakukan penyaringan sehingga jumlah penerima dapat dihitung dengan lebih akurat.
Langkah tersebut dinilai penting karena jumlah penerima berkaitan langsung dengan kebutuhan anggaran. Semakin akurat data yang digunakan, semakin kecil kemungkinan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penerima yang sebenarnya sudah tercatat di kelompok lain.
Ratusan Dapur MBG Ikut Disisir
Selain data penerima, BGN juga melakukan pemeriksaan terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penyisiran dilakukan untuk memastikan dapur yang tercatat dalam sistem benar-benar beroperasi dan menyalurkan makanan kepada penerima manfaat. Dalam proses tersebut, BGN menemukan sejumlah dapur yang tercatat beroperasi tetapi ternyata belum menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya.
BGN kemudian menarik status operasional 414 dapur. Dari pembenahan tersebut, sekitar Rp311 miliar berhasil dikembalikan ke kas negara.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melihat masih adanya ruang untuk melakukan efisiensi. Pengawasan terhadap SPPG juga akan terus dilakukan agar anggaran tidak terserap pada kegiatan yang tidak berjalan.
Jika Ada Pelanggaran, Bisa Diproses Hukum
Sudaryono menegaskan BGN tidak hanya melakukan pembenahan administratif. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, pihaknya akan melibatkan Inspektorat dan dapat meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG tidak hanya mengejar target jumlah penerima, tetapi juga memiliki tata kelola anggaran yang transparan.
Sementara itu, Kementerian Keuangan juga berencana memperkuat pengawasan di lapangan. Pegawai Kemenkeu di daerah akan ikut memantau SPPG secara bergilir untuk melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Anggaran 2027 Masih Dikaji
Untuk 2027, BGN memperoleh pagu sekitar Rp240,219 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG, sedangkan sekitar Rp7,33 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.
Namun, angka tersebut masih berpeluang berubah apabila pemerintah berhasil menemukan sumber efisiensi baru.
Purbaya sendiri meyakini anggaran sekitar Rp240 triliun tersebut masih bisa ditekan melalui perbaikan pelaksanaan program dan pemanfaatan teknologi. BGN pun menyatakan siap melakukan penghitungan ulang agar kebutuhan anggaran benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, wacana penurunan anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun bukan berarti pemerintah menghentikan atau mengurangi program secara langsung. Fokus utama saat ini adalah membuat pelaksanaan program lebih efisien, memperbaiki data penerima, menertibkan dapur yang tidak aktif, serta memperkuat pengawasan penggunaan anggaran.
Pemerintah berharap efisiensi tersebut dapat membuat setiap rupiah dari anggaran negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima program Makan Bergizi Gratis.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
