BEIJING — Ketimpangan rasio gender di China menimbulkan persoalan sosial yang semakin kompleks. Salah satu dampaknya adalah munculnya praktik pernikahan paksa yang berkaitan dengan tingginya tuntutan bride price atau uang lamaran.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan laki-laki yang kesulitan mendapatkan pasangan, tetapi juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap praktik perdagangan manusia dan pernikahan tanpa persetujuan.
Ketimpangan gender di China memiliki akar sejarah yang panjang. Kebijakan satu anak yang pernah diterapkan selama beberapa dekade turut berkontribusi terhadap ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Preferensi terhadap anak laki-laki pada masa itu membuat kesenjangan semakin besar.
Di sejumlah wilayah, persoalan tersebut kemudian berkelindan dengan tradisi bride price. Keluarga calon pengantin laki-laki dapat diminta memberikan uang atau aset dalam jumlah besar kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan.
Ketika jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, persaingan mendapatkan pasangan dapat semakin tinggi. Dalam kondisi tertentu, hal ini disebut turut membuka ruang bagi praktik pernikahan paksa dan perdagangan perempuan.
Ironisnya, upaya mencari pasangan justru dapat berubah menjadi persoalan sosial yang lebih serius ketika pernikahan tidak lagi didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.
Masalah ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta perlindungan hak perempuan di China.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
