JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dari sejumlah akademisi dan peneliti terkait rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 24 September 2026, Prabowo berdiskusi dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Sebanyak 22 akademisi disebut hadir untuk menyampaikan pandangan berdasarkan keahlian dan hasil penelitian mereka mengenai kondisi gambut di Indonesia.
Presiden menilai pengelolaan gambut membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas sehingga persoalan pengelolaannya dinilai tidak dapat disamakan begitu saja dengan negara lain.
Dalam diskusi tersebut, para akademisi memberikan sejumlah masukan mengenai tata kelola gambut, pencegahan karhutla, serta upaya menjaga ekosistem gambut dan mangrove. Pemerintah menyatakan hasil riset dan data ilmiah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemudian menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menyiapkan pembentukan BPGMN. Kementerian Kehutanan saat ini disebut tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut.
Badan baru itu nantinya diarahkan untuk menangani pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih serius dan terpadu. Salah satu perhatian utamanya adalah memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Sebelumnya, Prabowo juga menyatakan bahwa badan tersebut diharapkan memiliki posisi kelembagaan yang kuat. Dalam pembahasan bersama para akademisi, Presiden menyampaikan persetujuannya terhadap pembentukan badan khusus yang menangani gambut dan mangrove secara nasional.
Raja Juli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden mendengarkan masukan dari para ilmuwan dan akademisi. Pemerintah selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme kerja BPGMN sebelum lembaga tersebut resmi dibentuk.
Dengan adanya lembaga khusus, pemerintah berharap pengelolaan gambut dan mangrove dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, termasuk dalam upaya pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem dalam jangka panjang.
Sumber: CNN Indonesia
