Jakarta – Sebanyak 97 persen satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia dikelola oleh pihak swasta. Kondisi ini menjadi perhatian Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Vina Adriany, yang menilai pendanaan PAUD perlu diperkuat agar seluruh anak memperoleh layanan pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas.
Vina menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mencakup kebutuhan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, pendidikan anak usia dini harus terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan.
Besarnya proporsi PAUD yang dikelola swasta menunjukkan bahwa dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pemerataan akses pendidikan. Tanpa pendanaan yang memadai, upaya menyediakan layanan berkualitas bagi seluruh anak berpotensi menghadapi berbagai kendala.
Pendanaan PAUD Perlu Diperkuat
Vina Adriany, yang juga menjabat sebagai Direktur Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP), menilai pendanaan PAUD di Indonesia masih perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Menurutnya, PAUD tidak cukup dipahami sebagai tempat anak memperoleh pembelajaran. Pada usia dini, anak membutuhkan dukungan dari berbagai sektor agar pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kondisi sosial dan emosionalnya dapat berlangsung secara optimal.
Karena itu, kebijakan pendanaan perlu mempertimbangkan kebutuhan anak secara terpadu. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat alokasi anggaran agar layanan pendidikan bermutu dapat dijangkau oleh seluruh anak, termasuk mereka yang berada di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas.
Dukungan pendanaan juga penting bagi satuan PAUD yang dikelola masyarakat. Sebagian lembaga membutuhkan bantuan untuk menjaga keberlangsungan operasional, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.
PAUD Bukan Hanya Urusan Pendidikan
Vina menekankan bahwa pendekatan pengembangan anak usia dini harus mencakup sejumlah layanan esensial. Layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan, kesejahteraan, serta pengasuhan yang layak.
Pendekatan holistik integratif diperlukan karena kebutuhan anak saling berkaitan. Proses belajar, misalnya, tidak dapat berjalan optimal apabila anak mengalami masalah kesehatan, kekurangan gizi, atau berada di lingkungan yang tidak aman.
Dengan pendekatan tersebut, perencanaan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada satu program, melainkan mendukung berbagai kebutuhan yang saling melengkapi.
Vina juga menyoroti pola pendanaan berbasis program atau tagging yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaksanaan PAUD holistik integratif. Ia mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih spesifik untuk mendukung implementasi layanan terpadu bagi anak usia dini.
Dampak Perubahan Iklim Perlu Diperhatikan
Selain persoalan pembiayaan, Vina mengingatkan bahwa perubahan iklim dan bencana ekologis dapat memengaruhi keberlangsungan layanan PAUD. Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kualitas udara memburuk.
Dalam kondisi tertentu, kegiatan belajar di sekolah harus dihentikan karena udara tidak aman bagi anak-anak untuk beraktivitas. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak usia dini juga perlu menjadi bagian dari perencanaan pendidikan dan pendanaan.
Menurut Vina, isu perubahan iklim tidak seharusnya dipisahkan dari upaya pemenuhan kebutuhan anak. Pemerintah perlu mempertimbangkan risiko lingkungan dalam merancang program yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Persoalan pendanaan PAUD dan dampak perubahan iklim tersebut turut dibahas dalam Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20 Oktober 2026 di Jakarta.
Investasi untuk Masa Depan Anak
Penguatan pendanaan PAUD dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Layanan berkualitas sejak usia dini dapat menjadi fondasi bagi perkembangan kemampuan, kesehatan, dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan dukungan anggaran dapat menjangkau kebutuhan layanan secara merata. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola lembaga pendidikan, dan pihak terkait juga diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan.
Dengan mayoritas satuan PAUD dikelola swasta, keberpihakan kebijakan pendanaan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Tujuannya bukan hanya menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang layak untuk tumbuh dan berkembang.
Sumber: Kompas.com
.jpeg)
