JAKARTA — Upaya pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara terus menjadi sorotan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatatkan capaian besar melalui penertiban pemanfaatan kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pengembalian aset yang sebelumnya dikuasai untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH menjalankan tugas untuk memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola sesuai dengan aturan. Pekerjaan tersebut melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum.
Upaya ini tidak hanya berfokus pada penguasaan kembali lahan, tetapi juga pada pemulihan penerimaan negara. Pemerintah menilai penertiban tersebut penting untuk menjaga sumber daya alam agar tidak dimanfaatkan secara ilegal atau merugikan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satgas PKH telah menguasai kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu, sekitar 14.633 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan juga berhasil dikuasai kembali.
Satgas PKH Setor Rp13,24 Triliun, Total Penyelamatan Uang Negara Tembus Rp52 Triliun
Salah satu capaian penting Satgas PKH terlihat pada penyerahan hasil penertiban tahap kedelapan yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menerima penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun.
Dana tersebut berasal dari beberapa sumber, termasuk denda administratif di sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, serta penerimaan pajak. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan hak negara dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan tersebut. Ia mengapresiasi kerja sama berbagai institusi yang terlibat dalam Satgas PKH. Menurutnya, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dapat memberikan dampak nyata dalam pengamanan kekayaan negara.
Prabowo juga menyampaikan bahwa akumulasi uang yang diserahkan kepada negara melalui rangkaian kegiatan tersebut telah mencapai sekitar Rp52 triliun. Angka itu merupakan total penerimaan yang diserahkan hingga tahap kedelapan, bukan hanya hasil dari satu kegiatan penertiban.
Penertiban Kawasan Hutan Jadi Fokus Utama
Selain menyelamatkan penerimaan negara, Satgas PKH menjalankan penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah ini penting mengingat kawasan hutan merupakan aset strategis yang memiliki fungsi ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi Indonesia.
Penguasaan kembali lahan dilakukan agar pemanfaatan kawasan tersebut dapat ditata sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan hutan tidak mengabaikan kewajiban perizinan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Hingga awal Oktober 2026, luas kawasan hutan sektor perkebunan kelapa sawit yang berhasil dikuasai kembali mencapai sekitar 6,2 juta hektare. Sementara itu, di sektor pertambangan, luasnya mencapai sekitar 14,6 ribu hektare.
Dalam penertiban tahap kedelapan, pemerintah turut menyerahkan kembali lahan seluas sekitar 259 ribu hektare kepada kementerian terkait. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari proses penataan pengelolaan kawasan hutan setelah penguasaan kembali oleh negara.
Besarnya luasan lahan yang berhasil ditertibkan memperlihatkan bahwa pekerjaan Satgas PKH tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan uang, tetapi juga dengan pengamanan aset alam Indonesia. Namun, penguasaan kembali lahan tetap perlu diikuti pengelolaan yang transparan, pengawasan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap lingkungan.
Sumber referensi: CNN Indonesia
.jpeg)
