Islamabad – Keputusan pemerintah Pakistan memberlakukan status darurat di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa memicu kecaman keras dari kubu oposisi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperburuk ketegangan politik dan mengancam demokrasi, terutama karena provinsi itu merupakan basis kuat partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan.
Pemerintah Pakistan menetapkan status darurat pada 11 Oktober 2026 dengan alasan memburuknya situasi keamanan dan meningkatnya ancaman kekerasan kelompok militan. Kebijakan yang disetujui Presiden Asif Ali Zardari tersebut secara efektif menangguhkan pemerintahan provinsi yang dipimpin PTI dan membuka jalan bagi pemerintah federal untuk mengambil alih sejumlah fungsi pemerintahan daerah. (Reuters)
Pemerintah federal, yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif, beralasan pemerintahan provinsi belum menjalankan upaya pemberantasan terorisme secara memadai. Otoritas Pakistan menilai situasi keamanan yang terus memburuk membutuhkan penanganan lebih tegas dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun, keputusan tersebut ditentang keras oleh PTI dan kelompok oposisi lainnya. Mereka menilai pemberlakuan status darurat bukan solusi untuk mengatasi persoalan keamanan, melainkan langkah yang berpotensi melemahkan pemerintahan hasil pemilihan dan memperbesar konflik politik di negara tersebut.
Kubu oposisi juga mempertanyakan alasan pemerintah pusat mengambil alih kendali provinsi yang selama ini menjadi salah satu basis politik utama Imran Khan. Mereka menilai persoalan keamanan seharusnya diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga, dialog politik, serta penguatan penegakan hukum, bukan dengan mengesampingkan pemerintahan daerah.
Pemerintah Pakistan menyatakan status darurat diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan pengumuman pemerintah, pemerintahan provinsi akan berada di bawah kendali gubernur dengan dukungan sebuah dewan penasihat. Pengaturan tersebut direncanakan berlaku selama enam bulan pada tahap awal.
Ketegangan politik ini juga berlangsung ketika PTI tengah mempersiapkan aksi demonstrasi menuju Islamabad. Para pendukung Imran Khan menuntut pembebasan mantan perdana menteri tersebut, yang telah mendekam di penjara sejak 2023. Mereka juga meminta agar Khan memperoleh akses terhadap perawatan medis dan penanganan yang dinilai layak.
Rencana demonstrasi itu menambah tekanan terhadap pemerintah federal. Sebelumnya, upaya perundingan antara pemerintah dan PTI tidak menghasilkan kesepakatan, terutama terkait tuntutan politik oposisi dan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan keamanan di Khyber Pakhtunkhwa.
Situasi semakin rumit karena pemerintah pusat dan PTI memiliki pandangan berbeda mengenai strategi pemberantasan kelompok militan. Pemerintah menilai diperlukan langkah keamanan yang lebih tegas, sedangkan oposisi menuntut pendekatan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan dampak lebih luas bagi warga sipil.
Pemberlakuan status darurat tersebut kini menjadi ujian bagi stabilitas politik Pakistan. Selain menghadapi persoalan keamanan, pemerintah juga harus merespons kritik mengenai demokrasi, kewenangan konstitusional, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Di tengah situasi tersebut, kelompok oposisi menyatakan akan terus menentang kebijakan pemerintah melalui jalur politik dan hukum. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah ketegangan dapat diredakan melalui dialog atau justru berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
