JAKARTA – Komisi IX DPR RI memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 hanya akan tersisa sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun apabila pemerintah tidak lagi menggunakan alokasi dari pos anggaran pendidikan. Perkiraan tersebut muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pembiayaan MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan besaran anggaran tersebut jauh lebih kecil dibanding kebutuhan program jika sumber pendanaannya hanya berasal dari pos anggaran di luar sektor pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyiapkan skema pendanaan baru agar program unggulan tersebut tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Charles menilai pemerintah tidak perlu menunggu hingga batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi pada 2028. Ia mendorong agar pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan sudah mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2027 sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan program di tahun mendatang.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan, seperti peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, serta pengembangan mutu pendidikan. Karena itu, pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dimasukkan sebagai komponen anggaran pendidikan.
Meski demikian, Komisi IX menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG tidak berubah. Program tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mencari sumber pendanaan baru agar program tetap dapat menjangkau seluruh sasaran penerima tanpa mengganggu anggaran sektor pendidikan.
Pembahasan mengenai skema pembiayaan MBG diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam penyusunan Rancangan APBN 2027. Pemerintah bersama DPR akan membahas berbagai opsi pendanaan setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada pertengahan Agustus mendatang. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan besaran anggaran final yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
