JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menjelaskan alasan masih mencetak uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo. Meski keduanya sudah tidak lagi menjabat, uang tersebut tetap diproduksi dan dinyatakan sah sebagai alat pembayaran.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pencetakan uang rupiah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Prosesnya juga tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui sejumlah tahapan sesuai dengan kebutuhan uang kartal masyarakat.
Menurut Destry, BI bersama pemerintah terlebih dahulu memperkirakan kebutuhan uang yang akan beredar dalam suatu periode. Dari proyeksi tersebut kemudian ditentukan kebutuhan pencetakan uang kertas maupun uang logam.
Pencetakan secara bertahap inilah yang membuat uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry masih diproduksi meskipun keduanya telah meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan proses pencetakan yang sebelumnya telah direncanakan.
BI juga menegaskan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 yang mencantumkan tanda tangan Purbaya dan Perry tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI tidak memengaruhi keabsahan uang yang sudah diproduksi dan diedarkan.
Destry menambahkan, kebutuhan terhadap uang fisik masih tetap ada. Hal tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses jaringan digital secara memadai sehingga transaksi tunai masih menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi.
Sementara itu, uang dengan tanda tangan pejabat baru nantinya akan menyesuaikan dengan tahapan produksi berikutnya sesuai ketentuan pengelolaan rupiah.
Kemunculan uang bertanda tangan Purbaya dan Perry sebelumnya juga menarik perhatian masyarakat dan kolektor. Uang tersebut ramai dicari karena kedua nama tersebut kini sudah tidak lagi menduduki posisi Menteri Keuangan dan Gubernur BI.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
