JAKARTA – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi sekitar Rp31 triliun untuk kuartal IV 2026 hingga persiapan memasuki 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, sekaligus menopang aktivitas dunia usaha.
Paket stimulus itu mencakup sejumlah program, mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan beras 10 kg, insentif perpajakan, dukungan sektor perumahan, hingga program magang dan pelatihan vokasi.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bantuan beras 10 kg per bulan untuk Oktober hingga Desember 2026, misalnya, ditujukan kepada sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Sementara BSU sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan disiapkan untuk sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Namun, pertanyaan muncul mengenai seberapa besar stimulus tersebut mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan hanya menjadi penahan agar konsumsi masyarakat tidak semakin melemah.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai stimulus pemerintah memang berpotensi efektif menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Meski demikian, menurutnya, stimulus tersebut lebih tepat dipandang sebagai bantalan daya beli daripada pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam skala besar.
Pasalnya, sebagian besar program memiliki dampak langsung terhadap konsumsi, tetapi belum tentu menghasilkan peningkatan produktivitas dalam jangka panjang. Bantuan tunai dan pangan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dampaknya terhadap pertumbuhan akan lebih besar jika kemudian mendorong produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah sendiri tidak hanya mengandalkan bantuan sosial. Untuk 2027, program juga mencakup magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang. Selain itu, pemerintah memperluas pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan ke seluruh sektor yang diperkirakan mencakup sekitar 7,5 juta pekerja.
Sektor perumahan juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah memperpanjang fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah untuk sektor perumahan hingga 2027 serta menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap dengan batas penghasilan sekitar Rp17 juta per bulan.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, perdagangan, hingga jasa keuangan. Jika permintaan meningkat dan diikuti peningkatan produksi, efek stimulus dapat menyebar lebih luas ke perekonomian.
Di sisi lain, tantangan tetap ada. Inflasi September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan, sementara tekanan harga pangan, energi, nilai tukar rupiah, dan risiko El Nino masih perlu diantisipasi. Kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli apabila kenaikan harga berlangsung lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat.
Karena itu, efektivitas stimulus Rp31 triliun akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kecepatan penyalurannya. Pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan sekaligus memastikan program yang bersifat produktif mampu menciptakan efek lanjutan terhadap investasi dan lapangan kerja.
Jika hanya digunakan untuk menjaga konsumsi dalam jangka pendek, stimulus tersebut kemungkinan lebih berfungsi sebagai bantalan ekonomi. Namun, apabila dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor riil, paket Rp31 triliun berpeluang memberikan dampak yang lebih panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, keberhasilan stimulus bukan hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi dari seberapa besar uang tersebut mampu berputar di masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Sumber: CNN Indonesia
.jpeg)
